PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK REKONDISI MENURUT UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Syara

Abstract

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research), data dalam penelitian ini bersumber dari data kewahyuan dan data sekunder dengan menggunakan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa apabila ditinjau dari KUH Perdata maka jika telah terpenuhi syarat jual beli dan telah terjadi penyerahan barang dari penjual kepada pembeli, maka jual beli itu memiliki kekuatan hukum. Apabila dilihat dari UU Perlindungan Konsumen, maka jual beli barang rekondisi bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen maka akibat hukum jual beli barang elektronik rekondisi yang mengalami kerusakan adalah batal demi hukum. Alasannya adalah bahwa jangankan jual beli barang rekondisi dalam keadaan baik dalam arti dapat digunakan, menjual barang bekas saja tanpa memberikan informasi bahwa barang itu adalah barang bekas saja merupakan suatu bentuk pelanggaran. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang alat elektronik rekondisi yang rusak ada 2 macam, yaitu melalui legislation dan voluntary self regulation.