EFEKTIFITAS PENGAWASAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DESA BANDAR TINGGI KABUPATEN LABUHAN BATU

Abstract

Desa yang menjadi istutusi publik pemerintahan yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat paling bawah menjadi fokus utama dalam pembangunan dan peberdayaan, karena sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaaan. Pengawasan terdiri dari usaha mengamati segala sesuatu yang terjadi apakah sudah berjalan sesuai rencana, petunjuk dan prinsip-prinsip yang telah diterapkan atau belum. Secara sederhana maksud pengawasan adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sedangkan tujuan pengawasan adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan untuk menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Berempati terhadap berbagai persoalan tersebut diatas sekaligus juga guna menelaah pentingnya aspek pengawasan maka penulis tertarik untuk mengetengahkan judul penelitian yakni ; “Efektifitas Pengawas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersipat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2010: 15). Kesimpulan hasil penelitian Efektifitas Pengawas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu : Bahwa Efektiftas pengawasa dana Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu sudah mematuhi prosedur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mengelola dana desa dan Pelaksana pegelola anggaran dana Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu dan aparatur desa sudah membuat pertanggung jawaban yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari pengelolaan dana desa yang diberikan negara dan telah menjalankan pengelolaan anggaran dana desa tersebut sebagaimana mestinya. Demikian juga Pengawasan dan Peran BPD, masyarakat dan inspektorat secara intesif sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.