PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (Studi Kantor Unit Bandar Udara)

Abstract

Keberadaan dan kesiapan aparatur pelaksana pengelola keuangan anggaran sangat penting sekali guna mendukung proses pembelanjaan dan penyerapan keuangan negara yang berdampak positif pada bergeraknya torak pekonomian negara sekaligus menjadi penyila dalam tata pelayanan publik yang kian maju. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya telah menguatkan keberadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai salah satu pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki peranan dan tugas yang sangat besar. Begitu pentingnya peran PPK dalam rangka implentasi pelakasaan pembangunan, sudah barang tentu diperlukan penyempurnaan dan sekaligus penataan peran sentralnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih prima sejalan dengan tuntutan perkebangan era modern yang semakin kompleks. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif dengan menggunakan metode kualitatif, dengan membahas secara yuridis normatif terkait permasalahan tatalaksana kinerja Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui kinerja PPK merealisasikan paket pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandara udara Malikussaleh – Lhokseumawe tersebut dijalankan menurut tinjauan hukum serta realisasi pengadaan pembangunan sarana dan parasana yang proposional untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang relevan, bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Peran Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa, bagaimana Pelaksanaan Pelayanan serta Hambatan Dalam Pelaksanaan Layanan tersebut.