PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM EVALUASI DAN PEMANTAUAN PERATURAN DAERAH DEMI MEWUJUDKAN SINKRONISASI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Abstract

Hasil penelitian menjelaskan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif lebih tepat disebut sebagai co-logislator Dewan Perwakilan Daerah, karena Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki wewenang memutuskan suatu undang-undang. dan peranan Dewan Perwakilan dalam mengavaluasi rancangan perda atau perda berupa tiga aspek kajian yaitu: aspek yuridis, aspek substansi dan aspek prinsip keberlakuan dan dampak hukum. Yang kemudian disampaikan di dalam sidang paripurna dan kemudian sebagai bahan rekomendasi kepada Dewan Perwakilan rakyat dan Presiden. Dampak positif wewenang baru Dewan Perwakilan Daerah tersebut dapat mengutkan Dewan Perwakilan Daerah dalam hubungan dengan pemerintah daerah, sedangkan dampak negatifnya dapat menimbulkan konflik antara lembaga Kemendagri atau Gubernur.