PENGATURAN PEMANFAATAN TANAH MILIK NEGARA DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA (Studi Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan UPT. Rusunawa Kayu Putih )

Abstract

Pembangunan perumahan merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan strategi wilayah, yang menyangkut aspek yang luas di bidang kependudukan, dan berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi dan kehidupan sosial dalam rangka pemantapan ketahanan nasional perkembangan populasi tidak diiringi dengan perkembangan alam berupa tanah yang dapat dibangun perumahan guna menampung penduduk yang padat tersebut. Pembangunan rumah susun sederhana merupakan salah satu cara alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan permukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya meningkat, karena pembangunan rumah susun sederhana dapat mengurangi tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota lebih lega dan dapat digunakan sebagai suatu cara peremajaan kota bagi daerah kumuh. Dengan demikian pembangunan perumahan merupakan masalah nasional yang dampaknya sangat dirasakan di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama di daerah perkotaan yang berkembang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Pemanfaatan Tanah Milik Negara Dalam Pembangunan Rumah Susun sederhana sewa , selain itu mengetahui Peran Pemerintah Kota Medan dalam Penyelengaraan Pembangunan Rumah Susun sederhana Sewa, serta Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pembangunan rumah susun sederhana sewa di kota Medan Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu dengan cara wawancara sebagai bahan data primer serta mengolah data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian ini ialah deskriftif yang merupakan penjelasan terkait hasil analisis data yang telah dirampung sehingga berbentuk deskripsi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemanfaatan tanah barang milik negara dalam pembangunan rumah susun sederhana dapat dilakukan dengan cara sewa dan kerjasama pemanfaatan, pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara hanyalah tanah yang telah bersertifikat. Pemerintah be rpe ran d alam pembinaan dalam penyelenggaraan pembangunan rumah susun, pembinaan yang dilakukan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam perannya sebagai penyelenggara rumah susun. Hambatan dalam Pengadaan perumahan rumah susun sederhana sewa di perkotaan khususnya di Kota Medan bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan persoalan yang cukup kompleks terkendala dalam pembiayaan, ketersediaan dan harga lahan, ketersediaan prasarana untuk perumahan, bahan bangunan dan peraturan bangunan