PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN ATAS TANAH YANG TIDAK DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEGMEN MIKRO PADA BANK (STUDI PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. KCP BALIKPAPAN SEPINGGAN)

Abstract

Undang-Undang Hak Tanggungan telah mengatur syarat dalam pelaksanaan pembebanan jaminan atas tanah, namun dewasa ini masih terdapat jaminan atas tanah yang tidak dibebankan hak tanggungan. Hal ini tentu berdampak pada pelaksanaan eksekusi apabila debitur wanprestasi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai faktor penyebab tidak dibebankan hak tanggungan terhadap objek jaminan tanah, pelaksanaan dalam mengeksekusi jaminan atas tanah yang tidak dibebankan hak tanggungan, dan mengetahui hambatan dalam melakukan eksekusi jaminan atas tanah yang tidak dibebankan hak tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang diambil dari data orimer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa alasan Bank tidak melakukan pembebanan objek jaminan atas tanah dalam pembiayaan segmen mikro yaitu karna jaminan atas tenah belum bersertifikat, biaya pembebanan hak tanggungan yang mahal dan menyulitkan debitur (UMKM) serta telah ter-cover asuransi jaminan (kredit). Dalam pelaksaan eksekusi yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. KCP Balikpapan Sepinggan terhadap jaminan atas tanah yang tidak dibebankan hak tanggungan melalui beberapa cara melalui yaitu likuidasi agunan dan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Adapun hambatan yang dihadapi Bank dalam eksekusi, yaitu perlawanan dari nasabah (hukum dan non-hukum, kurangnya kekuatan hukum eksekusi dan lambatnya pelaksanaan eksekusi jaminan atas tanah.