KAJIAN HUKUM BATASAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Abstract

Hak imunitas advokat diperlukan untuk menjaga kemandirian profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) dan kedudukannya sebagai penegak hukum untuk mewujudkan sistem penegak hukum yang baik serta menghindari adanya kriminalisasi terhadap keberadaan advokat dalam menjalankan profesinya. Sehingga batasan hak imunitas advokat saat menerima kuasa dari seorang klien yaitu seorang advokat dilindungi saat ia menjalankan tugasnya dengan “itikad baik” dan “dalam sidang pengadilan” advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, bersumber pada data kewahyuan dan kepustakaan, bahan hukum primer yang bersumber pada peraturan perundang undangan dan teori-teori terkait dengan ilmu hukum. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa advokat yang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam pendampingan terhadap klien, kedudukannya tidak dapat dipersamakan sebagai pelaku pelanggar hukum, karena memang advokat bekerja atas dasar surat kuasa dan profesionalitas. Sehingga dari hal ini seorang Advokat sebagai profesi yang terhormat (officium nobile) dan sebagai aparat penegak hukum memiliki hak imunitas untuk menjaga kemandirian dalam menjalankan profesinya. Kecuali pada saat pendampingan atas diri klien nya turut serta terlibat pelanggaran hukum dan atau melanggar kode etik profesionalitasnya sebagai advokat.