Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil (Studi Kasus Polda Sumut)

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara hukum, Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak di capai yang dimana Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipi yang diatur dalam peraturan undang-undang Untuk mengetahui hambatan kepolisian dalam penegakan hukum penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil, untuk Mengetaui upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalaghgunaan senjata api oleh masyarakat sipil. Penelitian skrispi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta yang berkaitan untuk di teliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis normatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang dimana terdapat bahan hukum primer,skunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Ketentuan hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan memiliki norma-norma hukum, yang dimana norma hukum tersebut memiliki arti bahwa suatu ukuruan yang harus dipatuhi oleh seseorang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya kepolisian daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat sipil yang menyalahgunakan senjata api memiliki hambatanhambatan dikarenakan senjata api yang mereka gunakan bersifat ilegal dan senjata api tersebut tidak selalu di bawa dan di pamerkan atau di pertontonkan kepada orang-orang sehingga perlu penyelidikan yang mendasar terhadap kepemilikan senjata api illegal tersebut, dan juga kurangnya pengawasan oleh kepolisian upaya represif (penindakan) yang di lakukan berupa penyelidikan,penyidikan, dan penangkapan.