IMPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM POLITIK PRAKTIS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI LABUHAN BATU SELATAN

Abstract

Aparatur Sipil Negara merupakan aset penting bagi pemerintahan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, oleh karena itu pemerintah perlu membangun Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan berkualitas sesuai dengan Good Governance, dalam upaya mencegah dan meminimalisir keterlibatan ASN dalam Politik praktis maka seharusnya aparatur penyelenggara pemilu harus bersikap lebih tegas terhadap ASN yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Sanksinya bisa berupa rekomendasi pemberhentian dari ASN, sebagai salah satu langkah tegas yang dilakukan penyelenggaraan pemilu dalam rangka mencegah berkembangannya keterlibatan ASN dalam politik praktis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara, bentuk good governance dalam lingkup ASN serta untuk mengetahui Implementasi Netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah di ruang Lingkup Pemerintahan Labuhan Batu Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitan normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian Hukum Yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (Law in books), sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum, dengan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan analisa kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya konsep netralitas ASN dalam pemilu guna mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik tidak dapat dinilai sebagai bentuk penyimpangan terhadap hak politik seorang ASN, oleh karena itu urgensi ASN harus menerapkan netralitas dalam mewujudkan prinsip good governance, dan Bawaslu dalam tugas dan wewenangnya sebagai pengawas pemilu dan pilkada bekerja sama dengan panwas di daerah dan kecamatan kabupaten dan kota perlu melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat.