Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Lanjutan Rehab Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Binjai (Studi Pada Cv. Kurnia)

Abstract

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan fisik sebagai bentuk kesejahteraan umum dan mengemban kewajiban oleh pemerintah, maka pembuatan kontrak atau perjanjian menjadi praktek yang rutin dilakukan oleh pemerintah. Pada proses pembangunan tersebut pihak pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Salah satu bentuk perjanjian ini disebut perjanjian pemborongan diatur di dalam Bab VII A Buku Ketiga KUH Perdata pada pasal 1601, Pasal 1604 sampai dengan pasal 1616 KUH Perdata, dimana perjanjian termasuk timbal-balik yaitu pemborong menyelesaikan pekerjaan yang prestasinya harus dibayarkan serta pemberi tugas dapat menerima hasil pekerjaannya. Salah satu bentuk perjanjian itu dapat kita lihat dalam Perjanjian Pemborongan Lanjutan Rehab Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Binjai, sehingga dapat ditarik hal yang dapat diteliti dalam perjanjian tersebut oleh penulis adalah bagaimana proses perjanjian tersebut bisa terjadi, bagaimana hak dan kewajiban yang mengikat para pihak serta bagaimana pelaksanaan perjanjian tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu menggambungkan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sedangkan sumber data berupa empiris yang diperoleh berasal dari wawancara dan dokumen pelaksanaan serta data sekunder yaitu bahan hukum kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses terjainya perjanjian tersebut berdasarkan pelelangan (tender) yang diikuti oleh penyedia dimana selama proses pelelangan tersebut CV. Kurnia berhasil memenangkan paket pekerjaan ini dengan dikelurkannya kontrak pekerjaan Nomor : 602.1-06/SPP/APBD/DAU/TDR/BCK/DPU/2016 yang mengikat bagi para pihak. Hak dan kewajiban para pihak sederhananya, dimana kewajiban pemberi tugas merencanakan pekerjaan sesuai permintaannya dengan hak menerima hasil pekerjaan, sedangkan pemborong berhak menerima pembeyaran pekerjaan dengan kewajiban menyelesaikan kewajiban sesuai waktu yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan perjanjian ini telah sesuai dengan aturan kontrak yang disepakati dengan kendala yang telah dikordinasikan oleh kedua belah pihak sehingga dapat ditanggulangi sebagai mestinya