Kajian Hukum Perdata Terhadap Pembatalan Sepihak Rencana Perkawinan (Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)

Abstract

Pertunangan merupakan suatu perbuatan permulaan sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan dan pernyataan untuk menikah dari seorang laki – laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayainya. Dalam hukum perdata pembatalan pertunangan tidak menimbulkan akibat hukum. Sehingga para pihak dapat membatalkan perbuatan tersebut. Salah satu contoh kasus didalam putusanNomor: 1644 K/Pdt/2020. Pertimbangan oleh hakim mengenai kasus ini sebagai perbuatan melawan hukum. Agus Suyitno (tergugat) dan Sri Subur Lestari (penggugat) melangsungkan pertunangan dengan keluarga dan tetangga serta pemberitahuan akan melaksanakan pernikahan pada September 2018. Namun, tergugat membatalkan perkawinan itu secara sepihak dengan cara datang kerumah penggugat dengan dua orang temannya. Sehingga dengan perbuatan tergugat, tergugat ganti rugi sebesar Rp.150.000.000, secara tunai dan sekaligus. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum perdata dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan menganalisis terhadap putusan pengadilan mahkamah agung nomor 1644 K/Pdt/2020data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan pembatalan perkawinan secara sepihak dapat dituntut dengan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan menuntut ganti rugi. Pendapat majelis berdasarkan pada Yurisprudensi MA RI 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985. Dan norma masyarakat Banyumas “Sepadang Sepenginang”.