Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18128
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLUBIS, HAFIZ HIDAYAT-
dc.date.accessioned2022-06-02T03:20:37Z-
dc.date.available2022-06-02T03:20:37Z-
dc.date.issued2022-06-02-
dc.identifier.urihttp://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18128-
dc.description.abstractPenjatuhan pidana korporasi dalam Putusan Nomor 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg tentang pembuangan limbah tanpa izin yang diteliti bahwa penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim terlalu ringan berupa pidana denda sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sehingga hal tersebut tidak menimbulkan keefekjeraan terhadap pelaku dalam kejahatan korporasi. Penelitian ini untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin berdasarkan Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg, serta analisis Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg tentang tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi. Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendakatan perundang-undangan, serta didukung dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (library research). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 104 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 118 Jo. Pasal 119 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg dimana dikenakan pidana denda sebesar Rp. 90.000.000,- serta pidana tambahan berupa pembersihan (clean up) limbah. Analisis Putusan No. 1291/Pid.B/LH/2019/PN.Bdg bahwa pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang sangat merugikan masyarakat sekitar, sehinga seharusnya hakim menjatuhkan pidana lebih berat dari pidana yang dijatuhkan sebelumnya dijatuhkan dan mengikutsertakan juga pengurus korporasi untuk dijatuhkan pidana penjara sebagai pihak yang menggerakan korporasi tersebut.en_US
dc.subjectPertanggungjawaban Pidanaen_US
dc.subjectLingkungan Hidupen_US
dc.titlePERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH TANPA IZINen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SKRIPSI HAFIZ HIDAYAT LUBIS NPM. 1706200069.pdfFull Teks1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.