Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Surat Keterangan Domisili Palsu (Analisis Putusan No. 265/PID.B/2015/PN.PSP.)

Abstract

Perbuatan tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu merupakan suatu bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya, bahkan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat tumbuh subur sejalan dengan carut-marutnya administrasi dalam birokrasi maupun instansi lainnya, begitulah persoalan pemalsuan surat di Indonesia bukanlah masalah baru dalam konteks hukum yang berkembang, karena pemalsuan surat memiliki ada selama sistim administrasi yang tidak baik masih terjadi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana menggunakan surat palsu, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu dalam perkara Reg. No. 265/Pid.B/2015/PN.Psp. dan bagaimana hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka digunakan pendekatan penelitian ini bersifat analisi normatif dan memperoleh data dari pustaka yang berhubungan dengan pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu ,dengan krangka teori yang digunakan teori Teori Keadilan, Friedman tentang system hukum dan teori pembuktian. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pengaturan tindak pidana suap (gratifikasi) terdapat dalam Pasal Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penegaakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu dalam penelitian ini masih tergolong rendah dan tidak membuat efek jera bagi pelakunya sedangkan hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak menggunakan surat palsu adalah faktor hukum, penegak hukumnya, rendahnya budaya malu, rendahnya moral dan kurangnya peran serta masyarakat dalam memberikan informasi kepada penegak hukum tentang terjadinya atau akan terjadinya tindak pidana.