Peran Walhi Dalam Memberikan Advokasi Terhadap Masyarakat Korban Dampak Pembangunan Plta Batang Toru Oleh Perusahaan Pt.Nshe (Studi Pada Kantor Eksekutif Walhi Sumatera Utara)

Abstract

Peran serta masyarakat khususnya Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat strategis, khususnya dalam penegakan hukum lingkungan, sebagaimana dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2009. Peran WALHI sebagai salah satu organisasi dituntut untuk melakukan pembelaan terhadap pengelolahan dan pengembangan lingkungan yang dimana berdasarkan bentuk perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT.NSHE antara lain bahwa lokasi pembangunan PLTA merupakan rawan gempa. Penelitian ini memakai metode Yuridis dan Empiris yang dikaitkan dengan ketentuan aturan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan dengan sumber data Sekunder dari Kitab Undang Undang, dan berupa Buku-buku, Putusan-Putusan Pengadilan, Jurnal, Majalah yang terkait dengan karya ilmiah ini dalam hal ini dalam setiap kegiatan baik dalam melakukan kegiatan atau usaha harus dilihat dari Aspek sosial, dan dampak dari pembangunan PLTA yang dilakukan oleh PT.NSHE dalam pembangunan PLTA banyak pro dan kontra terhadap pelaksanaan pembangunan PLTA yang merugikan masyarakat setempat, menggunakan data Tersier sebagai data pendukung yaitu berupa dari Internet. Jenis Penelitian ini ialah data Deskriptif adalah salah satu jenis data lengkap terhadap permasalahan sosial atau mengenai permasalahan dampak pembangunan PLTA yang dilakukan oleh PT.NSHE dalam Nomor Register: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN. Peran WALHI terhadap lingkungan memiliki legal standing dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 92 Ayat 1 menyatakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan hidup yang dapat menjadi legal standing dipengadilan, LSM mempunyai dan memiliki keleluasaan yang cukup untuk mengambil peran dalam permasalahan lingkungan hidup, Penyelesaian masalah yang timbul dalam kasus lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Khusus penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka tetap mengacu pada ketiga pendekatan instrument yaitu Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Kendala yang dihadapi oleh WALHI adalah Kepentingan sekelompok demi kepentingan pemodal dengan penguasa demi melegalkan pembangunan PLTA Batang Toru dan ketidak keterbukaan pemerintah atas pembangunan PLTA Batang Toru.