PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYIDIK ATAS KESALAHAN PROSEDUR DALAM MELAKUKAN TINDAKAN UPAYA PAKSA PADA SAAT PROSES PENYIDIKAN

Abstract

Penyidik dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan. Penyidik berpotensi melakukan tindakan pidana bila tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur pada Saat Proses Penyidikan. Pemasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah dasar kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan upaya paksa, pertanggungjawaban pidana penyidik yang melakukan kesalahan prosedur pada saat proses penyidikan dan upaya untuk mengeliminir terjadinya kesalahan prosedur pada saat proses penyidikan. Methode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian penerapan hukum pidana melalui pertanggungjawaban pidana seorang penyidik yang melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan. Hasil dari penelitian ini adalah penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan undang-undan No 8 tahun 1981 tentang KUHAP kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan prosedur untuk melakukan tindakan upaya paksa diatur dalam Perkabareskirm No 3 tahun 2014.tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan tindak Pidana. Penyidik dapat dipertanggungjawaban secara pidana bilamana tindakan penyidik tersebut tidak sesuaidengan prosedur dan kesalahan prosedur tersebut sedemikian rupa dan bahkan tindakan tersebut telah menyimpang dari tujuan penyidikan. Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber daya manusia serta pembenahan regulasi adalah merupakan sebagian dar Upaya untuk mengeliminir terjadinya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Penyidik yang melakukan tindakan upaya paksa pada saat proses penyidikan.