Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Terhadap Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Study Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan)

Abstract

Pada tahun 2012 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Atas perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ketentuan Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pengadaan tanah sebagai berikut: “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk sengketa tanah yang di selesaikan oleh kantor BPN Kota Medan, penyelesaian sengketa tanah oleh kantor BPN Kota Medan, serta kendala yang dihadapi oleh kator BPN Kota Medan dalam menyelesaikan sengketa tanah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer yakni melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian tersebut diketahui terjadinya sengketa hak atas tanah terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berkaitan dengan jalan tol Medan-Binjai yaitu sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang disebabkan oleh substansi UUPA yang sentralistik, struktur hukum pelaksana pengadaan tanah yang diatur dengan prosedur formal yang ketat dan budaya hukum aparat pelaksana yang terkekang oleh tradisi berpikir positivisme hukum.Factor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam kaitannya dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan tol yaitu Pembebasan Tanah dalam proyek jalan Tol Medan-Binjai.