Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16375
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPrayudati, Yulia Martha-
dc.date.accessioned2021-11-26T07:08:00Z-
dc.date.available2021-11-26T07:08:00Z-
dc.date.issued2021-09-20-
dc.identifier.urihttp://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16375-
dc.description.abstractDana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mandanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam Program Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan, Penilitian yang dilakukan adalah empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan – bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dilapangan Akuntabilitas penyelenggaraan program bantuan social Dana Alokasi Khusus pertanggungjawabannya secara mutlak adalah tanggungjawab organisasi penerima dana untuk menyelesaikan program sesuai dana yang diterima guna agar dapat dilaksanakan/diselesaikan. Dana yang telah diterima, pemanfaatannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak penerima dana, dan apabila terjadi penyelewengan atau sebagainya maka itu akan menjadi menjadi tanggung jawab penerima dana. Hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana ini sekalipun merumuskan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan korporasi, tetapi ini juga membatasi pertanggung jawaban pidana terhadap pengurus korporasi yang bersalah, hal ini karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menganut pertanggung jawaban orang-perorangan saja, namun selaku Pengurus Yayasan dalam menjalankan Program Pendidikan demi meningkatkan mutu pembelajaran maka Pengurus Yayasan bersedia dan harus melanjutkan pembangunan yang belum terselesaikan sampai bangunan tersebut menjadi bangunan yang utuh dan layak untuk dipakai dengan menggunakan dana kekayaan yayasan, demi tercapainya tujuan Yayasan itu sendirien_US
dc.subjectDana Alokasi Khususen_US
dc.subjectPertanggungjawaban Pidanaen_US
dc.subjectYayasanen_US
dc.titlePertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus Sekolahen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SKRIPSI YULIA MARTHA PRAYUDATI.pdf887.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.