Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemerasan dalam Proses Dwelling Time di Pelabuhan Belawan

Abstract

Lemahnya dukungan sektor logistik nasional memicu berbagai permasalahan dalam distibusi barang dikarenakan kurangnya efisiensi pelayanan kepabeanan serta infrastruktur terutama terkait masalah lamanya waktu bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dimana data primer menjadi sumber utama yang disandingkan dengan data sekunder dan data tersier. Pada penelitian ini bersifat deskriptif, yang dilangsungkan dengan menggunakan alat pengumpul data melalui wawancara hingga penelusuran pada literasi-literasi terkait secara offline maupun online. Keseluruhan data tersebut kemudian diolah dan analisis melalui metode analisis kualitatif guna menemukan jawaban atas permasalahan pada penelitian yang dilangsungkan. Modus operandi yang dilakukan oleh oknum pelaku atas tindak pidana pemerasan yang terjadi selama proses dwelling time di pelabuhan belawan yang sering terjadi umumnya terbagi menjadi dua, pada kasus yang melibatkan oknum pejabat publik dengan jabatannya melakukan tindak pemerasan atau oknum diluar kewenangannya dalam melakukan perintah jabatan namun melakukan tindakan pemerasan. Upaya hukum yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam penegakan hukum bagi pelaku pemerasan dwelling time di pelabuhan Belawan adalah melalaui upaya pencegahan dengan melakukan pengawasan dan pemahaman nilai-nilai hukum dan melalui upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam proses dwelling time. Hambatan yang didapatkan oleh Polda Sumatera Utara dalam penegakan hukum bagi pelaku pemerasan dwelling time di pelabuhan Belawan yaitu hambatan terkait sistem kebijakan dan aturan hukum yang saling tumpang tindih dan hambatan terkait proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegakan hukum.