Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan salah satu program di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang juga merupakan salah satu hak narapidana yang harus dilaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan. Sasaran sistem pembinaan narapidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang sebenarnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai atau pecandu yang menjadi korban kejahatan dari pemasok atau pengedar narkotika (Bandar). Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta membedakan sistem pembinaan untuk narapidan umum dengan narapidana narkotika. Permasalahan yang timbul dari pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika adalah tidak adanya rasa kesadaran dalam diri pelaku tindak pidana. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta. Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta adalah kelebihan kapasitas jumlah narapidana, sehingga menghambat proses pembinaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan empiris yang diambil dari data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta yaitu dilakukan secara bersamaan dengan narapidana umum, akan tetapi ada sistem pembinaan rehabilitasi khusus narapidana penyalagunaan narkotika. Proses rehabilitasi bagi narapidana penyalahgunaan narkotika dilakukan secara bertahap, selain itu narapidana yang melakukan rehabilitasi adalah narapidana yang akan menyelesaikan masa pidananya. Hambatan dalam proses pelaksaan pembinaan narapidana narkotika ialah yaitu faktor internal dari keluarga yang mana keluarga narapidana tidak mendukung proses pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah memberikan pendidikan moralitas terhadap narapidana, agar narapidana sadar tindak pidana yang dilakukan tersebut salah.