Peranan Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Pengiriman Jemaah Haji

Abstract

Bagi jamaah haji di Indonesia, pendaftaran untuk melaksanakan ibadah haji dilakukan melalui kantor Kemenag RI di Kabupaten/Kota asal masing-masing calon jamaah haji. Hal ini berlaku untuk semua program haji, baik itu program haji regular, ONH plus maupun program haji khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji, untuk mengetahui prosedur peranan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji, dan untuk mengetahui hambatan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Peranan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji disahkan berdasarkan pada Ketetapan Pemerintah Nomor 1/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan tanggal 24 Muharram 1346 H. 2) Prosedur peranan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji yaitu dengan bentuk pembinaan, pembinaan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembimbingan tentang ibadah haji. 3) Hambatan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji adalah masih terdapat rombongan calon Jamaah Haji kabupaten/kota, baik asal Sumatera Utara sendiri, maupun yang dari luar provinsi, masuk asrama haji tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan sehingga menimbulkan kesulitan bagi PPIH dalam pengaturan kamar dan mengganggu jadwal kegiatan yang telah disusun di Asrama Embarkasi