Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menindaklanjuti Laporan Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan)

Abstract

Panitia Pengawas Pemilu mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, khususnya penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kemudian Pengawas Pemilu satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran, khususnya terhadap kasus politik uang (money politic). Namun pada masa sekarang praktik politik uang sangat marak di masyarakat, hal yang sulit dilakukan ialah membuktikan sumber atau penyebab terjadinya praktik tersebut sehingga penegakan hukum terhadap praktik ini terasa sangat lemah. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di Kantor Panitia Pengawas Pemilu Kota Medan. Penelitian ini juga menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang dalam pemilihan Kepala Daerah dikarenakan calon (peserta) pemilu takut akan kekalahan sehingga melakukan praktik ini agar mendapatkan suara yang lebih banyak dari peserta pemilu lainnya. Di sisi lain faktor penyebab lainya adalah faktor kemiskinan dan kurangnya kesadaran dan pendidikan politik masyarakat. Peran Panwaslu yaitu menerima laporan dugaan praktik politik uang kemudian memeriksa laporan ke Bawaslu Provinsi untuk diputuskan. Jika terbukti bersalah maka dapat dikenai sanksi berupa pembatalan calon Kepala Daerah. Kemudian Panwaslu bisa menyampaikan laporan yang diterima kepada Gakkumdu untuk penegakan ranah pidana.