Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15034
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSinambela, Juliansyah-
dc.date.accessioned2021-04-27T01:42:11Z-
dc.date.available2021-04-27T01:42:11Z-
dc.date.issued2021-04-06-
dc.identifier.urihttp://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15034-
dc.description.abstractPersaingan merupakan suatu kondisi yang selalu lekat dengan karakteristik manusia, dimana manusia selalu memiliki kecenderungan untuk saling bersaing. Maka indonesia membentuk suatu peraturan yaitu UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sesuai dengan pasal 3 UU No.5/1999 bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dengan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meskipun UU ini melarang kenyataan masih banyak ditemukan praktek monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia.Salah satu contoh praktik monopoli yang dibahas dalam penelitian saya adalah pelanggaran terhadap pelanggaran terhadap pasal 17 UU No.5 Tahun 1999.Dalam putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2016., pihak KPPU berinisiatif menggugat PT Perusahaa Gas Negara. KPPU menduga bahwa PT Perusahaan Gas Negara telah melakukan praktek monopoli dalam penentuan harga gas industrI di area medan dalam kurun waktu agustus-november 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris , sifat penelitian deskriftif yang menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan data tersebut dituangkan dalam bentuk analasisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Penetapan harga gas industri merupakan kewenangan BUMN dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dalam penetapan harga gas industry BUMN harus memperhatikan kemampuan daya beli konsumen.Kenaikan harga gas pada dasarnya mempengaruhi daya saing antar pelaku usaha di bidang industry. Hal ini tentu saja memberikan dampak negatif yang merugikan masyarakat selaku konsumen. Melihat hal ini, maka pemerintah melakukan intervensi secara langsung dengan menetapkan harga maksimum atau harga eceran tertinggi (HET) dengan tujuan melindungi masyarakat selaku konsumen dan menjaga keseimbangan perekonomian Indonesiaen_US
dc.publisherUMSUen_US
dc.subjectMonopolien_US
dc.subjectPenetapan hargaen_US
dc.subjectKPPUen_US
dc.titleAnalisis Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Atas Dugaan Praktek Monopoli Oleh Pelaku Usaha (Studi Di KPPU Kanwil I Medan)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SKRIPSI JULIANSYAH SINAMBELA.pdf775.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.