Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Perusahaan Yang Menyebabkan Kematian Tenaga Kerjanya (Studi Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj)

Abstract

Kematian tenaga kerja menjadi salah satu tanggungjawab perusahaan yang mempekerjakan tenaga tersebut. Baik itu kematian yang diakibatkan karena kelalaian perusahaan terhadap kepedulian keselamatan tenaga kerja ataupun kematian yang disebabkan karna unsur kesengajaan. Oleh karena itu, kematian tenaga kerja yang disebabkan kelalaian perusahaan akan menimbulkan suatu pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung sendiri oleh perusahaan. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji analisis hukum terhadap kelalaian perusahaan yang menyebabkan tenaga kerja mengalami kematian pada Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj. Mengkaji putusan yang dijatuh hakim terhadap putusan tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan asas dan perundang-undangan yang diambil melalui data sekunder dan data tersier yang diolah menjadi suatu kesimpulan terhadap analisis pada Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj terkait kasus kelalaian perusahaan yang menyebabkan kematian tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelitian bahwa analisis penulis terhadap Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN-Bnj masih jauh ketentuan peraturan perundangundangan yang ada di Indonesia. Karena berdasarkan fakta yang terjadi, kematian tenaga kerja berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana perusahaan pada Pasal 359 KUHP, Pasal 186 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dan juga UU Perlindungan anak. Namun hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 tahun terhadap Penanggungjawab perusahaan. Padahal atas kelalaian tersebut telah menimbulkan 30 (tiga puluh) korban jiwa, baik itu dewasa maupun anakanak. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa hukuman 1 tahun penjara terhadap putusan tersebut masih jauh dari hukum yang diatur dalam sanksi pidana pada ketentuan perundang-undangan Indonesia. Dimana menurut penulis hukuman terhadap kelalaian perusahaan ini harus dijatuhkan sangat berat dan seharusnya lebih dari 1 tahun.