Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13988
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAndratama, M. Alvin-
dc.date.accessioned2020-11-21T04:56:43Z-
dc.date.available2020-11-21T04:56:43Z-
dc.date.issued2020-08-11-
dc.identifier.urihttp://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13988-
dc.description.abstractNarkotika adalah zat kimiawi yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental dan perilaku seseorang. Penggunaan narkotika di Indonesia sudah semakin banyak penggunanya baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Korban penyalahgunaan narkotika oleh warga negara asing di Indonesia dapat direhabilitasi atau dapat dipidana. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap penggunaan narkotika oleh warga negara asing serta mengkaji persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh rehabilitasi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai pengguna narkotika oleh warga negara asing sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mendapatkan rehabilitasi tentu saja harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dan bagi warga negara asing yang sudah menjalani masa hukuman maka harus dilakukan pengusiran keluar dari wilayah negara Republik Indonesia. Namun peraturan tersebut kurang tegas sehingga bisa saja warga negara asing tersebut leluasa untuk masuk kembali lagi ke wailayah negara republik Indonesia. Namun didalam putusan ini terdapat beberapa kekeliruan yaitu dari barang buktinya dan cara mendapatkan rehabilitasinya. Barang bukti yang diatur didalam peraturan yaitu maksimal 1 gram sementara di putusan ini barang buktinya dengan berat kotor 1,57 gram. Kemudian dalam memperoleh rehabilitasi harus melalui tim asesmen terpadu sementara dalam putusan ini asesmennya bukan melalui tim asesmen terpadu. Dengan demikian, walaupun warga negara asing mereka juga mempunyai hak untuk direhabilitasi asalkan memenuhi persyaratan yang sudah diatur.en_US
dc.subjectPenerapan Sanksi Rehabilitasien_US
dc.subjectWarga Negara Asingen_US
dc.subjectPengguna Narkotikaen_US
dc.titlePenerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Warga Negara Asing Pengguna Narkotika Dengan Berat Melebihi 1 Gr (Analisis Putusan No.490/Pid.Sus/2019/PN Mdn)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SKRIPSI M. ALVIN ANDRATAMA.pdf819.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.