Opini Mahasiswa Terhadap Pemberitaan Kasus Korupsi E - KTP Di Media Televisi (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)

Abstract

Kasus korupsi e-KTP adalah kasus korupsi yang sangat merugikan keuangan negara Indonesia. Kasus korupsi e-KTP merupakan salah satu megakorupsi terbesar yang melibatkan banyak pejabat penting berstatus aktif serta pihak swasta dengan nilai uang korupsi sekitar 5,9 Trilyun Rupiah. Tujuan penelitian bagaimana Opini Mahasiswa Terhadap Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Media Televisi. Terdapat dua teori yang mendasari penelitian ini, yaitu teori opini publik dan teori spiral kebisuan (spiral of silence). Teori opini publik dipakai untuk menjelaskan bagaimana terbentuknya opini mahasiswa terhadap pemberitaan kasus korupsi e-KTP. Sementara, Teori spiral kebisuan (spiral of silence) digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemberitaan di media televisi mempengaruhi pendapat serta pandangan para mahasiswa terhadap kasus korupsi e-KTP tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan data yang diperoleh berupa opini dari lima informan yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Departemen Hukum Pidana Stambuk 2014. Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui reduksi data, paparan data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini adalah setiap mahasiswa yang menjadi informan memiliki kesamaan pendapat serta pandangan terhadap pemberitaan kasus korupsi e-KTP di Media Televisi. Dengan mengatakan bahwa kasus korupsi e-KTP adalah kasus yang sangat merugikan masyarakat karena seharusnya dana yang dikorupsi dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik lainnya. Sementara, mahasiswa menilai hukum yang tidak tegas adalah salah satu alasan mengapa korupsi masih terus terjadi di Indonesia seperti yang teori yang diungkapkan oleh Marwan Mas. Selain itu, media memang cukup berperan besar dalam membentuk opini publik di kalangan mahasiwa, hal ini terlihat dari jawaban para mahasiswa dimana mereka menilai pembentukan pansus hak angket oleh DPR merupakan salah satu cara pelemahan KPK untuk mengusut kasus korupsi e-KTP ini secara tuntas