“Upaya Penanggulangan Calo Dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)”

Abstract

Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas yang diatur didalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satunya adalah Dinas pemerintahan dibidang pelayanan publik yaitu Dinas Keimgrasian dan diatur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. Suatu hal yang hingga saat ini seringkali masih menjadi masalah dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah di daerah adalah dalam bidang public service, terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, sehingga hal tersebut menimbulkan pihak ketiga dalam pengurusan papun yang berkaitan dengan pelayanan publik. Penelitian dalam skripsi ini mengemukakan permasalahan antara lain: (1)Bagaimana Prosedur Pengurusan Paspor Republik Indonesia?(2)Bagaimana Bentuk-bentuk Pelanggaran dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia?(3)Bagaimana Upaya Penanggulangan Calo dalam Pengurusan Paspor Republik Indonesia? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, penelitian in mengemukakan metode yuridis normatif dan disajikan dalam bentuk analisis kualitatif. Fungsi Kantor Imigrasi salah satunya adalah pembuatan Paspor yang akan menjadi identitas warga negara Indonesia diluar negeri. Namun, pada praktiknya public service di kantor Imigrasi tersebut tidak seperti yang dibayangkan. Patologi birokrasi yang berbelit membuat masyarakat jerah untuk berurusan didalamnya.Pengurusan pembuatan paspor di kantor Imigrasi dapat ditemukan banyak sekali pihak ketiga (calo) yang membantu untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan pembuatan paspor tersebut, sehingga hal tersebut haruslah ditelaah secara menadalam agar hal tersebut tidak menjadi kebiasaan buruk