Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Studi di Unit Satlantas Polrestabes Medan)

Abstract

Kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan surat yang tidak kalah banyak ditemukan di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mendukung kegiatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi, untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi, dan untuk mengetahui hambatan yang dialami saat proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier, dan juga penelitian ini bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah masih menggunakan pengaturan secara umum yang tertuang di dalam KUHP yakni Bab XII tentang memalsukan surat-surat di dalam Pasal 263 KUHP. Proses penyidikan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) yaitu mulanya adanya dasar laporan dari pihak kepolisian dalam perkara ini, kemudian Polisi menindaklanjuti dengan melakukan tindakan hukum. Kemudian langkah selanjutnya Polisi mengumpulkan barang bukti berupa barang-barang, keterangan saksi, keterangan tersangka dan petunjuk yang berkaitan dengan perkara yang telah terjadi. Tidak lupa juga pemeriksaan tersangka dan saksi yang diminta keterangannya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Serta Peran masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap penangangan kasus pemalsuan Surat Izin Mengemudi, namun kurang kepedulian masyarakat untuk membantu aparat kepolisian dalam mengungkap kasus pemalsuan Surat Izin Mengemudi begitu kurang. Untuk meningkatkan kesadaran hukum bisa dilakukan dengan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang baik