Penerapan Asas Geen Straf Zonder Shuld Terhadap Kurir Tindak Pidana Narkotika

Abstract

Peredaran narkotika sudah sangat meluas ke seluruh pelosok negeri tidak terlepas dari peran Kurir atau Pelaku Perantara Narkotika. Kurir sangat dibutuhkan oleh para gembong narkoba untuk melancarkan bisnis haramnya. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kurir atau pelaku perantara tindak pidana narkotika, Majelis Hakim tidak hanya menilai unsur-unsur perbuatan pidananya saja tetapi juga unsur kesalahan sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep dan penerapan asas Geen Straf Zonder Schuld dalam hukum pidana di Indonesia serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2517/K/Pid.Sus/2012. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan hukum doctrinal, yang bersumber dari hukum islam yaitu Alqur’an dan Hadist serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Asas geen straf zonder schuld pada dasarnya mengikuti aliran dualistis yang memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam asas ini kesalahan menjadi faktor penentu ‘dipertanggungjawabkannya’ Terdakwa. Demikian halnya terhadap kurir tindak pidana narkotika. Merupakan tugas Majelis Hakim yang menilai apakah terdapat kesalahan dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.