Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Perkara Sengketa Jual-Beli Tanah (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Medan)

Abstract

Seiring dengan berkembangnya Hukum Acara di Indonesia, pemeriksaan setempat masuk kedalam kategori alat bukti di Hukum Acara Perdata . Walaupun tidak tercantum di kelima alat bukti sah seperti Pasal 164 HIR, 284 R. Bg. atau Pasal 1866 KUHPerdata, yaitu bukti surat/tulisan, bukti saksi, persangkahan, sumpah keterangan ahli namum pemeriksaan setempat sangatlah diperlukan dalam keadaan tertentu dimana jika kelima alat bukti tersebut dapat ditampilkan keruang persidangan , sedangkan ada objek perkara yang tidak dapat ditampilkan ke persidangan seperti tanah, sawah, bangunan. Oleh karena itu pemeriksaan setempat dilakukan dengan tujuan melihat objek perkara sengketa benar adanya langsung di lapangan. Hukum Acara Perdata sendiri telah mengatur tentang pemeriksaan setempat, tercantum pada Pasal 153HIR, 180 RBg, 211-214 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2001. Pemeriksaan setempat dilakukan karena hakim tidak yakin akan suatu objek sengketa seperti tanah dikarenakan berbagai hal seperti surat kepemilikan yang tidak jelas, tidak adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN ataupun isi gugatan yang kabur sehingga hakim dapat melakukan persidangan di objek sengketa dengan tujuan membuktikan benar tidaknya tanah yang disengketan bukan untuk menentukan kepemilikan tanah. Pelaksanaan pemeriksaan setempat juga sudah diatur dalam Pasal 153 HIR, 180 RBg, Pasal 211 RV yang dimulai dari hadirnya para pihak, dating ke tempat barang terletak/objek sengketa, panitera membuat acara, membuat akta pendapat