Mekanisme Rekonstruksi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Pada Polrestabes Medan)

Abstract

Berbagai macam teknik dalam penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, salah satu teknik tersebut adalah rekonstruksi atau reka ulang. Rekonstruksi atau reka ulang ini memang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, namun dalam BAB III Berita Acara Pasal 75 ayat (1) huruf a. Pemeriksaan tersangka; huruf h. Pemeriksaan saksi; dan huruf k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan jelas KUHAP mengatur mengenai Berita Acara yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melakukan rekonstruksi.Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriftif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah mengetahui mekanisme rekonstruksi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pelaksanaan rekonstruksi untuk kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan dikarenakan kasus tersebut memerlukan penjabaran yang detail mengenai tindakan sebelum tindak pidana dilakukan, selagi tindak pidana dilakukan, dan setelah tindak pidana dilakukan. Sebelum mengadakan rekonstruksi, penyidik perlu mengumpulkan berbagai macam bukti seperti buktibukti fisik saat di TKP. Bukti-bukti fisik itu dapat berupa barang bukti seperti senjata atau alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, setelah melakukan tindak pidana, tapak kaki, sidik jari, posisi korban waktu ditemukan dan lain sebagainya.