Dampak Penetapan Sanksi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Wartawan Di Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Kota Medan

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus pemeberitaan hoaks yang meresahkan masyarakat. Secara yuridis, pemberitaan hoaks tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 5, 12, dan 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun pelaksanaannya tidak efektif, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang dampak penetapan sanksi khususnya sanksi Pasal 5 undangundang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya peningkatan profesionalisme wartawan di Persatuan Wartawan Cabang Kota Medan, untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap peningkatan profesionalisme wartawan di Persatuan Wartawan Cabang Kota Medan, dan Untuk mengetahui dampak pelaksanaan Pasal 5 terhadap profesionalisme wartawan di Persatuan Wartawan Cabang Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Alat pengumpul data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu, upaya peningkatan profesionalisme wartawan di persatuan wartawan Cabang Kota Medan antara lain pihak PWI Cabang Kota Medan melakukan seleksi yang ketat pada para wartawan anggota baru, setelah itu diberikan pelatihan khusus. PWI Cabang Kota Medan menekankan bahwa hal tersebut berkaitan erat dengan kebijakan sebuah media, oleh karena itu berusaha menekankan semaksimal mungkin agar para wartawan tetap memperhatikan nilainilai pendidikan dalam setiap pemberitaan yang dimuat, dan PWI memberikan beberapa pengarahan dalam setiap rapat pertemuan anggota. Pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap peningkatan profesionalisme wartawan di persatuan wartawan Cabang Kota Medan belum pernah dilaksanakan, karena baik dewan pers, maupun lembaga pers lainnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelaksanaan Pasal 5 tersebut, namun sebagai upaya yang dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 5 tersebut adalah dengan memberikan teguran, dan apabila dianggap perlu merekomendasikannya kepada pihak kepolisian untuk diproses. Dampak pelaksanaan Pasal 5 terhadap profesionalisme wartawan di persatuan Wartawan Cabang Kota Medan antara lain: jumlah pelanggaran Pasal 5 tentang pemberitaan yang tidak beretika semakin berkurang, jumlah pelanggaran kode etik semakin menurun, hal tersebut disebabkan oleh adanya kekhawatiran para wartawan dalam membuat sebuah berita yang tidak berdasar akan menimbulkan