Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Asahan (Studi di DPRD Kabupaten Asahan)

Abstract

Kewenangan DPRD mengontrol kinerja eksekutif agar terwujud good governance seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, DPRD dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Penyediaan sarana fisik pendidikan dan jumlah tenaga guru di kabupaten Asahan yang memadai merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan masyarakat. Pada tahun 2009 terdapat, 85 buah taman kanak-kanak dengan jumlah murid 5.073 orang dan guru sebanyak 295 orang. Sementara itu untuk sekolah dasar terdapat 422 sekolah dengan jumlah murid dan guru masing-masing 85 544 orang dan 4 900 orang. Untuk tingkat Lanjutan pertama (SLTP) terdapat 93 sekolah, 27 904 orang murid dan 2 072 orang guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kab Asahan dalam pengelolaan kebijakan di bidang pendidikan. Penelitian ini bersifat deskriftif analitis, jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 366 huruf (c) untuk DPRD Kabupaten/ Kota, yang sejalan dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dinyatakan dengan jelas bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; Model Pengawasan yang kami lakukan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah/kota sangat beragam, tergantung sudut pandang mana yang digunakan. demikian halnya dengan DPRD Kab Asahan. dalam menjalankan fungsi pengawasan menggunakan beberapa model pengawasan yaitu Pengawasan dari segi substansi pengawasan lintas sektoral kunjungan kerja terhadap lapisan masyarakat; Hambatan-hambatan pengawasan DPRD Kab Asahan dibidang pendidikan secara internal adalah sumber daya manusia, latar belakang pendidikan anggota DPRD yang bermacammacam/berbeda, keterlambatan anggota DPRD dalam mematuhi tata tertib dan kode etik.