Analisis Kontribusi Pajak BPHTB Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Abstract

Dengan diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak badan usaha menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Salah satu pajak yang menjadi pendapatan daerah yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi kontribusi sumber pembiayaan daerah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Faktor apakah yang menyebabkan kurangnya kontribusi pajak BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai dan penyebab tidak tepatnya dalam penentuan target pajak BPHTB dengan realisasi pajak BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai?. Dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data yaitu interview dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil analisis penelitian diketahui prosedur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan tata cara perhitungan dan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang berdasarkan pokok-pokok aturan yang telah ditetapkan seperti Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Selain itu hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khususnya di Wilayah Dinas Pendapatan Daerah Serdang Bedagai disebabkan oleh kurangnya pemahaman Wajib Pajak dan Notaris tentang Pendaerahan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) bahwa sudah menjadi Pajak daerah; adanya temuan data-data yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait dengan pemberkasan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB); Wajib Pajak terlambat menerima Surat Setoran Pajak Terutang (SSPT).