Fungsi Pengawasan Majelis Adat Aceh Dalam Pelaksanaan Pembinaan Adat Istiadat (Adat Perwinan) Di Aceh Tamiang

Abstract

Adat Perkawinan bagi suku Tamiang merupakan salah satu “alat petunjuk arah” yang ampuh untuk menentukan sikap dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari, sesuai dengan ungkapan orang yang tidak punya adat seperti kapal tidak punya nahkoda. Mengawinkan anak merupakan kewajiban utama yang sangat pokok bagi kedua orangtua dalam perkawinan suku Tamiang semenjak dilahirkan secara garis besarnya orangtua berkewajiban untuk mendidik (mengasuh), mengkhitankan, kemudian mencarikan jodoh dan melaksanakan upacara perkawinan terhadap anaknya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Berdasarkan hasil dari pembahasan makan penulis menyimpulkan bahwa fungsi dari pada Majelis Adat Aceh sudah dilaksanakan sesaui dengan prosedur yang berlaku untuk diterapkan kepada masyarakat, namun pada kenyataannya masyarakat memberikan argument bahwasannya lembaga adat dan pemerintah tidak sepenuhnya melaksanakan fungsi tugas dan tugas mereka sebagaimana mestinya. Dalam hal ini sebenarnya yang terjadi baik dari lembaganya sendiri dan masyarakatnya memiliki pendapat yang berbeda. Disini penulis menyimpulkan bahwasan nya itu terjadi karena beberapa faktor yaiut: perkembangan zaman dan leluhur adat yang sudah tiada sehingga adat yang terlaksana meskipun sudah dibuat dengan prosedur tidak berjalan dengan efektif dan efien.