Penyusunan Surat Dakwaan Atas Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Guna Efesien Dan Efektifitas Penuntutan (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)

Abstract

Penggabungan perkara merupakan salah satu bagian yang krusial dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Penggabungan perkara yang dimaksudkan disini adalah penggabungan perkara antara tindak pidak korupsi dengan tindak pidana pencucian uang penggabungan surat dakwaan atas perkara itu bisa terjadi di tingkat penyidikan maupun penuntutan/persidangan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan penyusunan surat dakwaan atas penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang guna efesien dan efektifitas penuntutan, proses penyusunan surat dakwaan atas penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang guna efisien dan efektifitas penuntutan, dan kendala dalam penyusunan surat dakwaan atas gabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang guna efesien dan efektifitas penuntutan. Penelitian ini bersifat deskritif analitis, yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang didapat melalui wawancara dengan Bapak selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan dan data sekunder berasal dariliteratur dan peraturan Perundang-Undangan terkait. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Pengaturan Penggabungan Surat Dakwaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pencucian Uang yaitu menyangkut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pengaturan Surat Dakwaan yaitu menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE -004/J.A/11/1993 Tentang Penyusunan Surat Dakwaan serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas perubahan Nomor 31 Tahun 1999 jo. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Proses penyusunan surat dakwaan dimana suatu proses yaitu tahapan yang dimulai sejak pertama seorang jaksa menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). adapun Kendalanya yaitu dari faktor internal maupun faktor eksterlnal.