Kajian Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri (Analisis Putusan Pn Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/Pn-Tjb)

Abstract

Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan proses penegakan hukum yang diakhiri adanya putusan Hakim. Latar belakang penelitian ini adalah tentang adanya putusan diluar dakwaan dalam perkara pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, sanksi pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, dan juga untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb. Sifat penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang menggambarkan atau memaparkan suatu fakta secara sistematis kemudian analisisnya dilakukan secara yuridis dengan mengaitkan antara data dan fakta yang diperoleh dengan menganalisa putusan pengadilan yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri antara lain faktor kepribadian anti sosial atau psikopatik, kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi, kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dan anak, kelompok teman sebaya, narkotika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran baik resmi maupun tidak resmi. Pengaturan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri terdapat dalamPasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan Hakim dalam perkara Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, merupakan putusan di luar dakwaan, karena terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) dan 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Disarankan kepada jaksa dalam membuat surat dakwaan haruslah lebih teliti dan cermat dengan pertimbangan unsur pasal yang sesuai untuk dakwaan terhadap terdakwa serta mempertimbangkan segala fakta-fakta yang terjadi di Pengadilan.