Kedudukan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Jual Beli atau Jasa Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Abstract

Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Hal ini menjadikan barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri. Perkembangan tersebut kemudian telah mempermudah segala hal termasuk dalam hal perjanjian jual beli, namun banyak ditemukan perjanjian yang dibuat sudah berbentuk baku dan mengandung klausula eksonerasi, maka perlu diteliti apakah perjanjian yang dibuat sudah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana perjanjian jual beli atau jasa yang dapat dilakukan menurut UUPK, bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian yang mencantumkan klausula eksonerasi, dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat klausula eksonerasi di dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini bersifat studi dokumen yaitu menganalisa permasalahan yang akan dikemukakan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah studi dokumen dengan penelitian kepusatakaan. Data sekunder dapat dicari dan diperoleh langsung dari kepustakaan, instrument alat yang dapat digunakan. Data penelitian kepustakaan ditelusuri dengan cara membahas berbagai bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa perjanjian jual beli atau jasa yang dapat dilakukan menurut UUPK adalah Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang diperbolehkan, namun ada batasan dan aturan yang wajib diikuti oleh pelaku usaha sebagaimanan Pasal 18 ayat (1), akibat hukum terhadap perjanjian yang mencantumkan klausula eksenorasi adalah batal demi hukum sebagaiamana Pasal 18 ayat (3) UUPK, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat klausula eksenorasi di dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa telah di atur di dalam UUPK Pasal 45 yang berbunyi, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.