Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wanita Non Muslim Penjual Minuman Keras di Takengon

Abstract

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana, serta alasan-alasan, dan keadaan apa saja yang membuat seseorang terbukti dalam melakukan suatu tindak pidana yang akan diminta pertanggungjawaban pidananya. Sesuai dengan kekhusussan yang dimiliki provinsi Aceh, provinsi Aceh memberlakukan Qanun untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat terutama di bidang penegakan Syari’at Islam di Aceh yang di peruntukan untuk semua warga muslim yang ada di Aceh, diantara peraturan dari Qanun tersebut adalah mengatur tentang khamar (minuman keras),sehingga timbul pertanyaan bagaimana jika yang melakukan Jarimah penjual minuman keras itu adalah seorang non muslim mengingat KUHP juga mengatur tentang minuman keras (khamar) baik bagi si penjual maupun untuk si pembeli minuman keras terebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif atau penelitian kepustakaan, yang dimana keseluruhan data hukum di penulisan ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (libraryresearch), dengan menganalisis putusan dan data sekunder, dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian di pahami bahwa masih lemahnya tentang Peraturan dan bagaimana pemberlakuan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 kepada warga non muslim yang ada di Aceh, sehingga masih sering nya terjadi tumpang tindih dalam penerapan Qanun Aceh kepada warga non muslim yang ada di Aceh, dan tidak adanya tolak ukur dari kata sukarela bagi warga non muslim yang menundukan diri secara sukarela terhadap penerapan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut.