Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Belanja Barang Yang Di Biayai Oleh Apbn Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pajak penghasilan pasal 22 atas belanja barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan ini menggunakan metode deskripsi kuantitatif. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dengan metode wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan penghitungan dan pemungutan tarif PPh Pasal 22 atas belanja barang masih terdapat kesalahan lebih dari 1,5% dari harga pembelian yang terdahulu dipotong PPN sebesar 10% dan disetor menggunakan SSP ke kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Adanya pemungutan PPh Pasal 22 yang nilai transaksinya < Rp.2.000.000,00 seharusnya tidak dipungut, karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22. Kemudian penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 belum sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 Dari hasil tersebut sebaiknya Bendahara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara mengetahui berapa tarif PPh Pasal 22 bagi rekanan yang ber NPWP maupun tidak ber NPWP, dan mengetahui peraturan perpajakan. Agar tidak salah dalam penghitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 serta penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22.