Efektivitas Program Simkada (Sistem Informasi Izin Kapal Daerah) Dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Pelayanan pengurusan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal dengan kapasitas 30 Gross Ton kebawah merupakan wewenang dari pemerintah daerah provinsi yang salah satunya dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sebagai penerbit Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap. Hal ini berdasarkan dengan dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pelayanan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan menggunakan program berbasis web yaitu program SIMKADA (Sistem Informasi Izin Kapal Daerah). Aplikasi ini berbasis web yang diimplementasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya ialah proses penerbitan rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap akan terstandarisasi, data perizinan kapal perikanan dapat terintergrasi secara nasional mulai dari daerah hingga ke pusat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas program SIMKADA dalam meningkatkan pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Narasumber penelitan adalah dua orang sebagai Penerima/Pemeriksa Dokumen dan dua orang selaku Administrasi di Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Hasil akhir dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program SIMKADA dalam meningkatkan pelayanan perizinan Usaha Perikanan Tangkap belum dapat mencapai efektivitas. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas, fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Bidang Perikanan Tangkap khususnya Tim penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu masih belum optimal.