Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Atas Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Abstract

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan penerapan akuntansi pertanggungjawaban atas pajak BPHTB pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban atas pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskiptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur akuntansi pertanggungjawaban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan tata cara perhitungan dan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang berdasarkan pokok-pokok aturan yang telah ditetapkan seperti Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Selain itu pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban penagihan dan pemungutan BPHTB dilakukan dengan cara penagihan dengan surat teguran setelah jatuh tempo, surat paksa jika lebih dari 21 hari sejak surat teguran diterbitkan. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khususnya di Wilayah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan disebabkan oleh kurangnya pemahaman Wajib Pajak dan Notaris tentang Pendaerahan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) bahwa sudah menjadi Pajak daerah; adanya temuan data-data yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait dengan pemberkasan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB); Wajib Pajak terlambat menerima Surat Setoran Pajak Terutang (SSPT)