Research Repository

Reformulasi Kebijakan Haluan Negara : Antara Realita dan Cita Cita

Show simple item record

dc.contributor.author Hanifah, Ida
dc.date.accessioned 2020-07-14T09:25:23Z
dc.date.available 2020-07-14T09:25:23Z
dc.date.issued 2019-09-21
dc.identifier.uri http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4478
dc.description.abstract Struktur ketatanegaraan di Indonesia telah mengalami perubahan konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 dari tahun 1999-2002, memiliki implikasi yang mendasar. Sebelum adanya UUD 1945 diamandemen, kedaulatan verada ditangan rakyat dan MPR sebagai pelaksana penuh kedaulatan rakyat. Dengan kewenangan penuh tersebut, dengan begitu MPR menjadi lembaga tinggi negara dan berwenang menetapkan GBHN dan mengamandemen UUD.Perubahan yang mencuat akan hal itu terdapat di Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar." Dengan demikian kedaulatan rakyat berdasarkan UUD bukan lagi pada lembaga MPR. MPR setara dengan lembaga negara lainnya dan tidak menjadi yang tertinggi. MPR yang sebelumnya mempunyai kewenangan besar, baik dalam mengamandemen UUD dan berwenang dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan GBHN, kini MPR mempunyai kewenangan yang terbatas. en_US
dc.publisher Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara en_US
dc.subject Kebijakan Negara en_US
dc.subject Haluan Negara en_US
dc.title Reformulasi Kebijakan Haluan Negara : Antara Realita dan Cita Cita en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account