ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA ATAS PEMBAYARAN TUNGGAKAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR)

Abstract

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan berupa tunggakan pajak akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya penegakan hukum melalui penagihan pajak aktif, antara lain dengan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara, dengan periode penelitian tahun 2019–2023. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan terhadap realisasi pembayaran tunggakan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Medan Timur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, efektivitas penagihan tersebut masih tergolong rendah dalam meningkatkan pembayaran tunggakan pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakmampuan finansial wajib pajak, kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta adanya wajib pajak yang sudah tidak aktif atau sulit ditemukan. Dengan demikian, diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi perpajakan, serta strategi penagihan yang lebih optimal agar pencairan tunggakan pajak dapat ditingkatkan.