IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 9 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS PEJALAN KAKI DI KOTA MEDAN

Abstract

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia menghadapi tantangan dalam penyediaan fasilitas pejalan kaki yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016, khususnya Pasal 88, yang mengatur penyediaan fasilitas pejalan kaki. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti penyalahgunaan trotoar untuk parkir dan pedagang kaki lima, kurang optimalnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas pejalan kaki sesuai fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang fasilitas pejalan kaki serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Staff Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Staff Transportasi Darat, Staff Teknisi Sarana dan Prasarana, serta masyarakat pengguna fasilitas pejalan kaki. Analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi dan koordinasi, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang fasilitas pejalan kaki di Kota Medan telah terlaksana, namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya fasilitas pejalan kaki, keterbatasan sumber daya dan pengawasan, kurang optimalnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas pejalan kaki sesuai fungsinya. Selain itu, faktor ekonomi dan kurang konsistennya penegakan aturan juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, koordinasi antarinstansi, penegakan aturan yang lebih konsisten, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.