IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL TRUK BERMUATAN BERAT DI KOTA MEDAN

Abstract

Kota Medan sebagai pusat aktivitas ekonomi dan logistik regional menghadapi permasalahan serius akibat operasional truk bermuatan berat yang melampaui kapasitas infrastruktur jalan dan mengancam keselamatan publik. Sebagai respons, Pemerintah Kota Medan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 yang membatasi jam operasional truk bertonase tiga ton atau lebih, yakni hanya diizinkan beroperasi pada pukul 00.00 hingga 05.00 WIB. Namun demikian, pelanggaran di lapangan masih kerap ditemukan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengaturan Operasional Truk Bermuatan Berat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap narasumber dari Dinas Perhubungan Kota Medan, pengemudi truk, dan warga terdampak. Analisis data dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi implementor, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Dari enam variabel yang dianalisis, hanya variabel karakteristik badan pelaksana yang mencapai tingkat optimalitas penuh, sementara lima variabel lainnya masih menghadapi berbagai hambatan, meliputi keterbatasan personel dan infrastruktur pendukung, sosialisasi yang belum merata, komunikasi sepihak dengan komunitas pengemudi, disposisi ambivalen dari pelaku usaha, serta resistensi ekonomi dan tekanan politik yang melemahkan konsistensi penegakan kebijakan.