Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Abstract

PPh pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif tata cara perhitungan pemotongan dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang N0.36 Tahun 2008. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengenaan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang diterapkan perusahaan dan juga untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian deskripsif, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, adapun teknik pengumpulkan data dan studi dokumentasi.teknik analisis data deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menyusun, mengumpulkan, menganalisis suatu data yang dikumpulkan berupa angka-angka. Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah terdapat kesalahan dalam pengenaan tarif PTKP yang tidak sesuai sehingga menyebabkan kesalahan pada perhitungan PPh Pasal 21 sehingga terjadi selisih pada perhitungan pajak pada Dinas Kehutanan.