ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Abstract

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa daftar gaji pegawai tahun 2024, SPT Tahunan Pegawai. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 serta untuk mengetahui pengenaan tarif PTKP yang diterapkan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 7 Tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena penggunaan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tidak diperbarui sesuai kondisi pegawai yang sebenarnya sehingga terjadi selisih perhitungan PPh Pasal 21 yang menyebabkan lebih bayar pajak penghasilan pasal 21 dan juga adanya perbedaan pencatatan akuntansi yang menyebabkan hutang PPh selalu bertambah, selisih ini berdampak pada laporan keuangan dan potensi kerugian bagi pihak pegawai maupun instansi.