Abstract:
Unit pelaksanaan teknis daerah pengelolaan sampah merupakan lembaga yang
melaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pengelolaan
sampah. Dinas lingkungan hidup kota Binjai dalam mengimplementasikan
peraturan walikota dan kebijakan dalam tugas pengelolaan sampah tingkat di kota
binjai. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah yang baik merupakan
tujuan dari penerapan undang-undang nomor 7 tahun 2018 pasal 2(c) tentang
Unit pelaksanaan teknis daerah di kota binjai, disebutkan bahwa “ melaksanakan
sosialisasi kepada masyarakat dalam hal membuang sampah serta pemanfaatan
sampah. Maka dari itu Agar mengetahui kendala yang di hadapi oleh pemerintah
kota khususnya kota dinas lingkungan hidup dalam menjalankan wewenangnya
dan peraturan walikota yang telah di terapkan. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan metode penelitian deksriptif dengan analisis kualitatif serta analisis
data yang digunakan dengan mengkaji hasil wawancara yang meliput strategi,
program dalam sisitem atau proses pelaksanaan kebijakan, tujuan dan sasaran
yang ingin di capai dalam implementasi kebijakan. Adapun teori yang saya
gunakan yaitu teori tachjan ( 2006 ) yang dimana dari segi tingkat keberhasilan
suatu implementasi yaitu adanya tindakan, adanya unsur pelaksana, adanya
program yang di laksanakan, target group atau kelompok sasaran. Hasil penelitian
ini menunjukan bahwa kebijakan peraturan walikota binjai dalam rangka
memaksimalkan tugas unit pelaksana teknis daerah ( UPTD ) pengelolaan sampah
di kota binjai belum terimplementasi, Hal ini dapat di buktikan dari program yang
telah ditetapkan oleh dinas lingkungan hidup yaitu peraturan walikota kota binjai
tentang tugas pokok dan fungsi Uptd dalam pengelolaan sampah yang belum
berjalan dengan baik. masih adanya sampah bertebaran di tepi jalan kota,
kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan program Uptd, kurangnya
komunikasi serta partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
