PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI HAK KEBENDAAN ATAS KARYA FILM YANG DI REPOSTING ULANG DI SITUS WEB TANPA IZIN

Abstract

Film dan sinematografi merupakan jenis-jenis karya seni yang dilindungi. Sebagai karya seni yang lahir dari proses kerja kolektif, film merupakan karya estetika bernilai budaya dan berdimensi Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa karya film memiliki peran strategis maka semua kebijakan mengenai perfilman (Feature Film) tercantum pada salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang No 28/2014 tentang Hak Cipta. Pengertian dari film yang dituliskan pada Pasal 40 butir 10 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karya, yaitu sinematografi merupakan Ciptaan yang berbentuk foto gerak (moving images) antara lain : film dokumenter, film iklan, reportase ataupun film cerita yang terbuat dengan skenario, serta film kartun. Perlindungan hukum atas hak cipta dalam bidang perfilman telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak moral dan hak ekonomi yang sebelumnya lahir dari bentuk perlindungan hukum preventif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hak cipta film sebagai hak kebendaan, untuk mengetahui kriteria untuk membedakan reposting film yang sah dan yang melanggar hak cipta, untuk mengetahui berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta atas karya film yang diposting ulang di situs web. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian hasil penelitian menunjukan bahwa sekarang masih terdapat film ilegal yang beredar di masyarakat dan belum akan kesadaranya bahwa mengakses film di sebuah situs web tanpa izin itu merupakan suatu bentuk pelanggaran. Pemerintah perlu adanya tindakan lebih tegas dalam mengawasi dan pemblokiran situs web online yang tidak resmi/ilegal. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya dan mensosialisasikan mengenai akibat hukum dari pelanggaran hak cipta.