PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb)

Abstract

Hukum pidana pada prinsipnya berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, artinya perbuatan yang sebenarnya merupakan bagian dari suatu kejahatan tentu saja juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Tanggung jawab pidana mengacu pada pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam pemilihan umum di Indonesia, dengan fokus pada kasus Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb. Penelitian ini mencatat perkembangan demokrasi Indonesia sejak kemerdekaannya, khususnya melalui reformasi tahun 1998 yang mengubah sistem politik. Meskipun undang-undang telah diatur dengan tegas untuk mencegah pelanggaran dalam pemilihan, namun praktek politik uang dan tindakan kecurangan masih sering terjadi, yang merusak integritas pemilihan umum. Jenis penelitian pendekatan normatif dan pendekatan kasus pada riset ini, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan di analisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) meì Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan pemilu menurut UU No 7 tahun 2017, faktor-faktor penyebab kecurangan dalam pemilu, dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem hukum terkait pertanggungjawaban pidana dalam pemilihan umum. Dengan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan solusi dalam menjaga integritas pemilihan umum di Indonesia. Ini rupakan salah satu yang teì rpeì nting deì mi teì rlaksananya peì milu yang transparan, jujur dan adil, saya meì nyadari bahwa masih banyak masyarakat yang buta hukum rkait peì rutama teì teì milu